1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Antara News

  • Dubes AS puji perlindungan pari manta Indonesia
    Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert Blake, memuji langkah pemerintah Indonesia memberikan perlindungan terhadap pari manta secara penuh.Bulan Januari lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Keputusan ...
  • PDIP pimpin perolehan suara di DIY
    PDI Perjuangan memimpin hasil perolehan suara dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Rekapitulasi ...
  • Guru penyodomi dijebloskan ke penjara
    Kepolisian Resor Kota Medan menjebloskan tersangka PH (34) oknum guru di Sekolah Dasar Swasta karena mencabuli seorang bocah tetangganya berinisial DW (7) penduduk Jalan Murai 6 Perumnas Mandala. Kasat Reskrim Polresta ...
  • Pembahasan RUU Pertanahan dinilai mubazir
    Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Iwan Nurdin menilai Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan--yang saat ini masih dibahas di Komisi II DPR RI--mubazir karena tidak memiliki komitmen terhadap reformasi ...
  • Peternak bebek Jembrana kesulitan bibit
    Peternak bebek di Kabupaten Jembrana, Bali, kesulitan mendapatkan bibit hewan tersebut, dan mengeluhkan harganya yang melambung tinggi. "Sudah satu bulan terakhir kami sulit mencari bibit, kalaupun dapat harganya tinggi, ...
  • Nokia gandeng Telkomsel dalam layanan Nokia X
    Nokia menggandeng Telkomsel untuk semakin memberikan layanan memuaskan ke konsumen dengan peluncuran Nokia X yang merupakan smartphone android dengan harga relatif murah. "Kerja sama dengan mobile operator terbesar di ...
  • Rusia mulai latihan militer respon NATO
    Rusia memulai latihan militer di dekat perbatasan dengan Ukraina pada Kamis, sebagai tindak balas atas operasi pasukan Ukraina melawan separatis pro-Rusia dan latihan NATO di timur Eropa, kata Menteri Pertahanan Sergei Shoigu. ...
  • Panwaslu Yogyakarta mulai cermati persiapan DPT Pilpres
    Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta saat ini mulai mencermati dan mengawasi persiapan penyusunan daftar pemilih tetap untuk Pemilihan Presiden 2014 di wilayah kota ini. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum ...
  • Banyak ekspedisi ke Everest dibatalkan
    Beberapa ekspedisi asing membatalkan pendakian ke Everest menyusul tragedi longsoran salju yang menewaskan setidaknya 13 pemandu lokal. Dengan pembatalan itu berarti untuk pertama kalinya dalam beberapa dasawarsa Nepal akan ...
  • DK PBB pertimbangkan sanksi bagi Sudan Selatan
    Anggota Dewan Keamanan PBB mempertimbangkan sanksi bagi pihak-pihak bertikai di Sudan Selatan, setelah komandan pasukan penjaga perdamaian PBB Herve Ladsous meminta dijatuhkannya "konsekuensi serius" untuk memaksa diakhirinya ...
  • Teknologi Terkini

  • Lamudi pendatang baru di portal properti Indonesia
    Informasi properti seperti rumah dan tanah makin banyak diakses masyarakat Indonesia, namun masih sedikit yang memanfaatkan Internet sebagai sarana pencari informasi.Hal tersebut dikemukakan Karan Khetan, co-founder dan managing ...
  • Begini cara WeChat jamin keamanan dan privasi penggunanya
    WeChat diklaim mampu menjaga keamanan dan privasi penggunanya yang dibuktikan dengan sertifikat eTrust yang diperoleh WeChat belum lama ini."Ini merupakan bukti keseriusan kami dalam menangani masalah keamanan dan privasi yang ...
  • Jumlah pengguna WeChat Indonesia meroket
    Pengguna WeChat Indonesia tumbuh sebesar 1.187 persen pada tahun lalu, menurut laporan GlobalWebIndex. "Kami sangat senang dengan hasil survei penelitian ini. Kami terus mendengarkan keinginan pengguna agar semakin dekat ...
  • VEVO sedot 6 milyar penonton tiap bulan
    Saluran video musik online VEVO, yang merupakan perusahaan patungan dari dua label musik terbesar di dunia, meraih peningkatan angka penonton video streaming-nya hingga hampir 50 persen per bulan.Hal itu disampaikan oleh ...
  • WhatsApp kini dilanggani setengah miliar pengguna
    WhatsApp kini mempunyai 500 juta pengguna aktif reguler di seluruh dunia, demikian layanan pesan mobile yang diakuisisi Facebook ini seperti dikutip AFP.Angka ini naik dari perkiraan akhir Februari lalu 450 juta pengguna ketika ...
  • Pengguna WhatsApp tumbuh hingga setengah miliar
    Aplikasi pengiriman pesan WhatsApp kini mencapai 500 juta pengguna setiap bulannya, di mana pertumbuhan tercepat terjadi di Brasil, India, Meksiko dan Rusia.Secara kolektif, pengguna aplikasi ini berbagi 700 juta foto dan 100 ...
  • Pengikut Twitter Presiden dekati lima juta
    Pengikut akun twitter Presiden Susilo Bambang Yudhoyono @SBYudhoyono mendekati angka lima juta akun twitter yang berasal dari berbagai kalangan baik di dalam maupun luar negeri. Pantauan Antara di Jakarta, Rabu, pengikut ...
  • Tren internal cloud semakin berkembang di Indonesia
    Tren basis penyimpanan data cloud yang kini semakin berkembang di Indonesia adalah internal cloud, kata Senior Director and General Manager Oracle, Amit Suxena."Sebagian besar orang hanya mengetahui satu sisi dari cloud, yaitu ...
  • Aplikasi tautkan orang dengan tempat baru di dunia nyata
    Bosan dengan restoran dan klub yang sama? Tidak yakin teman-teman mau bertandang ke cafe dan bar baru? Aplikasi baru ini menunjukkan kemana orang hendak pergi, daripada dimana mereka.Superb, sebuah aplikasi iPhone yang ...
  • LinkedIn capai 300 juta pengguna, targetkan 3,3 miliar
    Basis pengguna media jejaring sosial profesi, LinkedIn, meningkat menjadi lebih dari 300 juta orang di lebih dari 200 negara di seluruh dunia.Menurut perusahaan ini pada Jumat, sebanyak 23 juta pengguna telah mendaftar sejak ...
  • Berita DPR

  • Komisi X Dukung KPAI Judicial Review UU Perlindungan Anak
    Seiring perkembangan kasus kriminal yang menjadikan para anak sasaran tindak kekerasan dan pelecehan seksual, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) akan mengajukan judicial review atas UU Perlindungan Anak. Langkah ini didukung Komis X DPR RI.Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi X DPR RI dengan KPAI, Rabu (23/4), banyak isu krusial yang perlu dicermati kembali dari UU Perlindungan Anak. Di antaranya soal membangun lingkungan sekolah yang ramah bagi anak. Sekolah dinilai tidak cukup memberi perlindungan bagi para anak didik. Kekerasan yang dilakukan guru terhadap anak sudah sering kali terjadi.Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X Utut Adiyanto (F-PDI Perjuangan) dan didampingi Ketua Komisi X Agus Hermanto (F-PD), dihadiri langsung Ketua KPAI Asrorun Niam. Banyak isu aktual yang disorot dalam rapat tersebut, seperti kasus pelecehan seksual di Jakarta International School (JIS) dan pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Komisi X sependapat dengan KPAI bahwa kasus di JIS perlu segera diselesaikan secara hukum. Sementara untuk pelaksanaan UN, hendaknya penjagaan polisi di sekolah-sekolah tidak berlebihan. Polisi juga harus ramah ketika berada di sekolah. Ketidakramahan polisi dan senjata yang secara terbuka dipertontonkan di sekolah, tentu akan sangat mengganggu peserta UN di sekolah.“Hanya di Indonesia sekolah yang dijaga polisi dengan senjata terhunus,” kata Utut, saat memimpin rapat. Untuk itu, perlu ada perubahan paradigma dalam memandang anak didik saat berada di sekolah. Secara psikologis, anak-anak lebih jujur daripada orangtua. Di sinilah pentingnya membangun sekolah yang ramah bagi anak-anak.Untuk menanggapi kasus-kasus aktual di beberapa sekolah dan pelaksanaan UN, Komisi X akan segera memanggil Mendikbud untuk menggali lebih dalam apa sesungguhnya yang terjadi di dunia pendidikan nasional akhir-akhir ini. (mh, foto naefuridji/parle/hr.
  • Terkait Outsourcing, Komisi IX Usul Konsultasi Dengan BPK

    Anggota Komisi IX DPR RI, Poempida Hidayatullah usul berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tenaga outsourcing di BUMN.

    Hal tersebut disampaikan Poempi saat Rapat Dengar Pendapat Komisi IX dengan Ketua Satgas Monitoring Outsourcing BUMN dan Gerakan Bersama Buruh BUMN dipimpin Ketua Komisi IX, Ribka Tjiptaning di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/4) dengan agenda penjelasan Satgas Monitoring mengenai permasalahan Outsoucing di BUMN.

    “Kita harus berkonsultasi dengan BPK, dalam konsultasi itu kita harus minta audit kinerja di BUMN-BUMN yang ada catatan-catatannya, dan dari situ baru kita bisa paham bagaimana posisi mereka, kalau tidak memungkinkan, ok kita bisa paham,” papar politisi Partai Golkar itu.

    Menurutnya, DPR minta BPK melakukan audit secara obyektif dan hasilnya itulah yang akan komisi dorong. Langkah-langkah inilah yang bisa dikerjakan, katanya.

    Poempi beralasan, jika tidak berkonsultasi dengan badan tinggi lainnya rasanya DPR dan Pemerintah akan terkunci dalam diskusi yang terus menerus. Tidak ada langkah-langkah konkrit yang terjadi.

    “Tujuan kita adalah memberikan kejelasan dari orang-orang yang sudah puluhan tahun bekerja disitu, kemudian tiba-tiba hilang dikarenakan mereka demo, sekedar mereka menuntut, dimana keadilan di negara ini,” imbuhnya.

    Ia menyatakan harus ada mindset yang berubah dari konteks Satgas. Poempi minta ada keterlibatan daripada OSnya (Outsoucingnya). “Kami memang tidak spesifik minta Geber BUMN dalam artian langsung menempel pada BUMNnya, tapi harusnya OSnya kalau mereka tidak terlibat bagaimana mereka bisa tahu perkembangannya,” tambah Poempi.

    Dirinya berharap, walaupun pemerintah sudah mau berakhir kalau ada satu sejarah yang bisa dicatat didalam masalah ketenagakerjaan ini. Poempi mengaku beberapa kali dalam rapat dengan Menteri BUMN sudah memancing.

    Artinya Dewan membuka peluang kalaupun sebenarnya ada komitmen untuk rekruitmen menjadi pegawai tetap secara bertahap dewan juga akan pertimbangkan, namun hal itu tidak diambil pada saat raker dengan Menteri BUMN tersebut.

    “Tidak pernah ada kerangka kerja yang jelas, hanya wacana saja yang dilempar ke floor di DPR ini. Hanya agar kita tutup mulut saja. Jadi tidak pernah ada sesuatu yang riil yang dijalankan langkah demi langkah,” jelasnya.

    “Apabila dalam waktu tertentu nanti kita tentukan waktunya, tidak kunjung juga ada kinerja yang baik, interplasi itu gampang sebetulnya, interplasi bisa kita dorong kapan saja, hanya persoalan bukan itu. Tapi apakah itu bisa menyelesaikan masalah, apakah ketika SBY sudah datang menyelesaikan masalah, itu pertanyaannya,” tegas Poempi. (sc)/fotoodjie/parle/iw.

  • Pelecehan Seksual di Sekolah Tidak Boleh Terjadi Lagi

    Pelecehan seksual yang menimpa salah satu murid TK Jakarta Internasional School sempat menyita perhatian publik. Sangat disayangkan, seharusnya sekolah menjadi tempat yang aman bagi anak untuk menuntut ilmu, ini malah diperlakukan dengan tidak sepatutnya.

    “Pelecehan seksual ini tidak boleh terjadi lagi. Apalagi TK JIS belum memiliki perizinan, sehingga perlu diberhentikan sementara. Dengan adanya kejadian ini, seperti membuka tabir bagaimana sebenarnya JIS ini. Jadi, sekarang kita bisa masuk (menyelidiki, RED) seluruhnya, hingga hal-hal yang jelek di dalamnya pun kelihatan,” jelas Ketua Komisi X DPR RI Agus Hermanto, saat ditemui di gedung DPR, Rabu (23/04).

    Politisi Demokrat ini berharap, dengan adanya kasus JIS, dapat memberikan masukan terkait sekolah internasional yang ada di Indonesia. Ia berharap, tidak ada sekolah internasional lain lagi yang bermasalah.

    “Ini kita anggap sebagai suatu input. Karena dengan adanya kasus JIS, kita berharap jangan sampai terjadi di sekolah lain. Cukup JIS ini saja yang membuat permasalahan, walaupun di sini banyak sekolah internasional yang lain,” harap Agus.

    Politisi asal Dapil Jawa Tengah ini menilai, sekolah internasional yang beroperasi di Indonesia harus mendapat izin dari Kemendikbud. Selain itu, Kemendikbud juga harus memastikan kurikulum yang diterapkan di sekolah tersebut.

    “Ada perizinan khusus untuk sekolah internasional, ada bermacam-macam. Kalau PAUD, harus mendapat izin dari Direktur Jenderal PAUDNI. Soal kurikulum yang diterapkan di sekolah internasional itu, kita belum tahu apakah menggunakan kurikulum nasional atau tidak. Dalam hal ini, baik JIS maupun sekolah internasional manapun yang ada di Indonesia, harus mengikuti aturan maupun pola yang ada di Indonesia,” tandas Agus.

    Terkait dengan pelecehan, Agus menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwajib. Soal administrasi perizinan sekolah juga harus diusut tuntas.

    “Masalah pidananya itu biar pengadilan yang memprosesnya. Sedangkan, masalah intern atau pendidikannya, ini merupakan tugas dan fungsi dari Kemendikbud. Masalah pelanggaran-pelanggaran pendidikan administratif yang dilakukan oleh JIS,ini harus tetap ditindaklanjuti,” tegas Agus.

    Agus berharap, dengan adanya kejadian ini, sekolah internasional yang beroperasi di Indonesia dapat mengikuti aturan, hukum, atau apapun yang ada di wilayah NKRI.

    “Permasalahan ini masih dalam penyelidikan secara lebih mendalam. Kita percayakan hal ini kepada aparat berwajib yang menanganinya. Setelah masa reses ini selesai, kita akan membahas khusus soal JIS ini dengan Kemendikbud,” janji Agus. (sf)

  • Tim Kehumasan DPR Study Banding ke Museum BI dan Museum Fatahillah

    Kunjungan Tim Kehumasan DPR RI ke Museum Bank Indonesia dan Museum Fatahillah, bertujuan dalam rangka mencari informasi dalam hal suatu pembanding karena Sekretariat DPR RI mempunyai rencana untuk merevitalisasi Museum yang ada di DPR.Kepala Biro Humas dan Pemberitaan Sekretariat DPR RI Djaka Dwi Winarko menjelaskan bahwa Museum DPR merupakan bagian penting bagi DPR terutama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan genarasi muda mengenai DPR. "Museum yang ada di DPR perlu ada pembenahan secara menyeluruh yang nantikan menjadi bagian paket tour building yang ada di DPR," katanya, Selasa (23/4), di Museum BI, Jakarta.sekarang ini banyak murid-murid dari tingkat SD sampai perguruan tinggi yang datang ke DPR, nantinya diharapkan mereka selain mendapatkan sosialisasi pemahaman mengenai DPR satu paket dengan sejarah DPR yang ada di Museum DPR.Oleh karena itu, menurut Djaka, penting dilakukan study banding ke museum-museum ini dari sisi managemen, pengelolaan, koleksi. yang akan menjadi dasar informasi awal untuk merevitalisasi Museum DPR."Telah disepakati antara Tim Kehumasan DPR dan pengelola museum-museum tersebut bahwa ini adalah pertemuan awal yang selanjutnya akan diadakan pertemuan kembali untuk dapat mewujudkan museum DPR yang bisa mendapatkan menggambarkan peran dan fungsi DPR dari awal sebelum pra kemerdekaan hingga saat ini," paparnya.selanjutnya, informasi dan keterangan yang dinilai berharga, Tim Kehumasan DPR berkerjasama dengan Universitas Indonesia akan memformulasi untuk dapat mewujudkan dan merealisasikan blueprint revitalisasi museum yang ada di DPR."Kita berharap akan mendapatkan dukungan dari DPR, khususnya Pimpinan DPR dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR untuk mewujudkan museum yang komprehensif sehingga dapat menjelaskan peran dan fungsi DPR dari prakemerdekaan sampai saat sekarang," tegas Djaka. Setelah melihat beberapa museum, Kepala Bagian Humas DPR Suratna menjelaskan bahwa dalam rangka revitalisasi Museum DPR, maka yang harus dilakukan pertama adalah perjalanan sejarah harus gambarkan dengan jelas dalam Museum DPR.Kedua adalah koleksi museum harus dicari dan dikumpulkan secara lengkap, karena kedepan diharapkan Museum DPR dapat menjadi pusat study politik bagi generasi muda Indonesia. "Perlu juga simulasi bagi anak-anak dan pengunjung Museum sehingga mereka mendapatkan pendidikan politik setelah mereka datang ke museum di DPR," katanya.selanjutnya, terkait interior Museum DPR, yang menurutnya perlu ditata lagi. Perlu catatan sejarah sehingga tata ruang interior dan disain sesuai dengan perjalanan sejarah yang terjadi."Kita harapkan sebelum masuk ruang museum ada ruang yang menjelaskan isi museum secara keseluruhan," ungkapnya.selain itu. menurut Suratna Bagian Humas juga akan mempersiapkan SDM dan sertifikasi bagi guide, sehingga SDM tersebut dapat menjelaskan perjalanan sejarah Politik DPR. (As)

  • UN 2014 Cukup Baik

    Ujian Nasional tahun 2014 tingkat menengah atas telah selesai. Secara keseluruhan, Anggota Komisi X DPR RI Reni Marlinawati menilai UN tahun ini cukup sukses, walaupun terdapat beberapa catatan penting yang menyertainya.

    “Secara keseluruhan, UN tahun ini berjalan cukup sukses dan baik. Distribusi soal juga berjalan dengan baik. Saya kira ini ada peningkatan. Cuma, ada beberapa catatan. Dan berbagai kekurangan yang ada harus dievaluasi dan diperbaiki,” ujar Reni ketika dihubungi Parle via telepon, baru-baru ini.

    Ia menilai, ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaan UN. Misalnya ada beberapa sekolah yang lembar soal dan jawaban tertukar, termasuk soal yang tidak lengkap. Bahkan, anggaran pengawasan yang belum dibayarkan setelah UN selesai. Sehingga mengakibatkan guru-guru sampai ada yang menalangi.

    “Ini yang harus menjadi catatan. Kemudian, dari sisi content soal. Harusnya jangan sensitif dengan nuansa SARA ataupun politik. Dengan adanya kata-kata berbau politik itu di dalam soal UN kemarin ini menunjukkan ketidakpekaan para pembuat soal,” ujar politisi PPP ini.

    Sebagaimana diketahui, dalam salah satu soal Bahasa Indonesia UN kemarin, terdapat soal yang mencantumkan nama salah satu calon presiden. Banyakpihak menganggap ini sebagai kampanye terselubung.

    “Saya mendesak kepada Kemendikbud untuk menginvestigasi dan menemukan siapa yang membuat soal itu. Karena kalau tidak diselesaikan dengan baik, ini dapat menjadi preseden buruk di kemudian hari. Dunia pendidikan terkontaminasi dengan kepentingan politik yang tidak sehat,” sesal Reni.

    Di tempat yang berbeda, Ketua Komisi X DPR RI Agus Hermanto menilai Kemendikbud harus segera menindaklanjuti soal UN yang berbau politis ini.

    “Kenapa sampai ada soal yang berbau politisi. Ini merupakan masukan untuk Kemendikbud, bahwa tim pembuat soal harus benar-benar dijaga. Ini menandakan bahwa di dalam tim pembuat soal tidak ada yang sempurna,” sesal Agus.

    Politisi Demokrat ini meminta Kemendikbud untuk mengkaji lebih dalam dan harus diusut secara tuntas.

    “Ini harus dikaji lebih dalam, sehingga Kemendikbud tahu betul latar belakang kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Ini harus diusut secara tuntas. Berbagai permasalahan UN dan JIS nanti akan kami sampaikan, di dalam rapat kerja dengan Kemendikbud. Agar kedepannya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini,” janji Politisi asal Dapil Jawa Tengah ini. (sf)

  • Kesaksian Skandal Century Semakin Perkuat Adanya Penyelewengan

    Satu per satu kesaksian skandal Bank Century kian terkuak. Kesaksian di persidangan Tipikor Jakarta semakin memperkuat ada penyelewangan keuangan negara oleh para pejabat BI dan Kemenkeu.

    “Ini semakin memperkuat alat bukti hukum dari para saksi yang mengungkap skandal Bank Century di bawah sumpah.” Demikian penegasan Anggota Tim Pengawas (Timwas) Century DPR RI, Indra yang dihubung lewat saluran telepon, Rabu (23/4).

    Dalam kesaksiannya di pengadilan Tipikor, Senin lalu, Direktur Bank Century Hermanus Hasan Muslim, mengungkapkan, Bank Century sebenarnya hanya meminta bantuan repo (gadai) kepada BI. Ternyata BI malah memberi bantuan lebih dengan fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP). Bahkan, ketika Bank Century hanya minta bantuan Rp1 triliun, BI justru memberi bantuan hingga Rp6,7 triliun.

    Atas fakta persidangan itu, Indra yang politisi PKS, menadaskan, sebetulnya fakta-fakta tersebut sudah lama diketahui. Jadi, sekarang PR besarnya justru ada di KPK. “KPK tak perlu ragu lagi menjerat pejabat BI seperti Boediono dan pejabat lainnya di Kemenkeu.” Skandal Century jelas merupakan perampokan uang negara, kata Indra lagi.

    KPK, sambung Indra, tak perlu menunggu pengadilan Tipikor untuk mendapat fakta persidangan. Sebaliknya, harus bekerja cepat karena skandal ini sudah 4 tahun berlalu. “Energi publik sudah terkuras untuk menanggapi berbagai isu di balik skandal keuangan terbesar ini. Progres atas fakta persidangan skandal Century begitu cepat. Untuk itu, Timwas usai reses nanti akan segera rapat kembali untuk memanggil Ketua KPK.

    Timwas dipastikan tidak akan masuk angin usai reses. Betapa pun mungkin banyak anggotanya yang kelak tidak terpilih lagi sebagai anggota DPR RI. “Pejabat negara dibiayai oleh APBN dan pajak rakyat. Jadi, harus tetap amanah menjalankan tugas,” tandas Indra. (mh)/fotoiwan armanias/parle.

  • Kasus Pelecehan di Sekolah Bak Pukulan Telak

    Kasus pelecehan seksual yang menimpa salah satu murid Taman Kanak-kanak Jakarta International School (JIS) baru-baru ini cukup mendapat sorotan dari berbagai pihak. Banyak yang menyayangkan kejadian yang sepatutnya menimpa anak usia dini ini.

    Anggota Komisi X Reni Marlinawati ketika dihubungi Parle baru-baru ini mengungkapkan, kasus ini bak pukulan telak terhadap pendidikan Indonesia. Kementerian Pendidikan harus melakukan investigasi mendalam terhadap kejadian ini.

    “Pelecehan seksual yang menimpa murid TK JIS ini merupakan peristiwa yang menakutkan. Ini peristiwa yang sangat horor di pendidikan Indonesia. Kasus ini harus membuka mata pemerintah, terutama Kemendikbud dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, bahwa lembaga pendidikan yang bersifat atau berstatus internasional, harus memperoleh perhatian yang lebih. Ini pukulan yang telak buat dunia pendidikan,” tegas Reni.

    Politisi PPP ini sangat menyayangkan kejadian ini. Ia menilai, sekolah yang seharusnya menjadi rumah kedua bagi anak-anak, dimana anak seharusnya mendapatkan keamanan dan kenyamanan, malah mendapatkan pelecehan.

    “Jujur, kejadian ini membuat saya terperanjat. Kejadian ini harus membangunkan kita semua, bahwa kejahatan itu bisa terjadi dimana saja. Kasus-kasus seperti ini perlu mendapat perhatian yang serius dari kita semua. Karena tidak menutup kemungkinan, hal ini bisa terjadi di sekolah atau lembaga pendidikan lain,” tandas Politisi asal Dapil Jawa Barat IV ini.

    Dalam hal ini, tambah Reni, sekolah gagal dalam memberikan perlindungan kepada muridnya. Sekolah terkesan bersembunyi dibalik statusnya yang bersifat internasional, namun tidak dapat menjamin keamanan muridnya.

    “Jangan bersembunyi di megahnya gedung dan mahalnya biaya, sehingga seolah meyakinkan bahwa sekolah menjamin keamanan dan kenyaman muridnya. Kemendikbud dalam hal ini bukan kecolongan lagi, ini kelalaian dan kelengahan Kemendikbud,” tambah Reni.

    Selain itu, ia juga menyoroti beberapa hal yang harus menjadi perhatian. Pertama, terkait kurikulum yang diterapkan di sekolah yang terletak di bilangan Jakarta Selatan itu harus jelas. Ia menilai, walapun JIS bersifat sekolah internasional, tetap harus menerapkan kurikulum yang berlaku di Indonesia. Pasalnya, banyak yang berkewarganegaraan Indonesia, maka Kurikulum Nasional harus diberikan, sebagai pengetahuan dasar bagi anak-anak.

    “Di sekolah internasional tersebut kan banyak siswa-siswi yang berkewarganegaraan Indonesia, yang notabene, mereka harus mendapatkan pengatahuan tentang Indonesia, misal tentang pahlawan nasional, atau lagu daerah, termasuk harus bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya memperoleh informasi, beberapa sekolah internasional yang ada di Indonesia menggunakan kurikulum asing. Lalu, bagaimana dengan siswa-siswi yang asli Indonesia Apakah mereka mendapat pengetahuan tentang Indonesia dengan baik Ini harus mendapat pengawasan,” kata Reni bak bertanya.

    Yang kedua terkait perizinan. Ia mencatat, dari 111 sekolah internasional yang berdiri, ternyata yang mendapat izin hanya sekitar 30-an sekolah. Berarti sisanya operasionalnya sudah kadaluwarsa.

    “Jangan kemudian, pemerintah merasa karena gedungnya hebat, bahasanya asing, begitu tampak mewah, lalu kemudian kita meyakini bahwa sekolah itu memang bagus. Namun kan akhirnya begini. Sekolah yang terlihat hebat, dengan biaya yang sangat tinggi, namun di dalamnya ada bahaya yang mengancam anak. Pemerintah harus membuka mata. Pemerintah harus arif menyikapi kasus seperti ini,” pesan Reni.

    Politisi dari Fraksi PPPini juga menilai, selama ini sekolah internasional nyaris luput dari jangkauan pemerintah dalam pengawasan. Ia meminta Kemendikbud untuk melakukan pengawasan secara utuh. Pengawasan bukan hanya dari sisi pengelolaannya saja, tapi meliputi sampai ke content pembelajarannya juga.

    “Saya pernah menanyakan kepada murid, mereka tidak tahu para pahlawan nasionalnya. Ini sangat menyedihkan,” kataReni. (sf)

  • Seharusnya DPR Selesaikan Pembahasan RUU Kebudayaan

    Anggota Komisi X DPR Oelfah A. Syahrullah Harmanto Ulfa mengatakan, sangat disayangkan jika pembahasan tentang RUU Kebudayaan tidak diselesaikan dengan cepat, karena kebudayaan merupakan salah satu jati diri bangsa yang perlu dijunjung tinggi.

    Kendati demikian,diapesimis UU ini dapat terselesaikan, karena sekarang sudah menjelang bulan Mei sementara anggota berakhirmasa baktinya pada akhir bulan September jadi masih ada waktu 4 bulan, maka seharusnya UU ini dapat diselesaikan meski dengan waktu yangsingkat.

    Rancangan Undang-Undang Kebudayaan ini merupakan inisiatif DPR, disusun sudah cukup lamapada tahun 2011. “ Seharusnya RUU Kebudayaan tersebut sudah selesai dibahas. Untuk menjalankan kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan kebudayan, undang-undang ini mengamanatkan pembentukan departemen khusus yang membidangi kebudayaan untuk mengawal tujuan disusunnya Rancangan Undang-Undang Kebudayaan,” terang Oelfah.

    Oelfah mengatakan,melalui Undang-Undang tentang Kebudayaan diharapkan terwujud kebudayaan nasional sebagai identitas dan karakter nasional yang dicapai melalui revitalisasi dan reaktualisasi nilai budaya dan pranata sosial kemasyarakatan.

    Dalam perbincangannya dengan Parlementaria baru-baru ini, Oelfah mengatakan, dengan perangkat perundang-undangan itu pula maka peningkatan ketahanan budaya nasional akan dicapai. Sekaligus untuk memperkukuh jati diri bangsa yang memerlukan filter agar mampu menangkal penetrasi budaya asing yang bernilai negatif dan mampu memfasilitasi teradopsinya budaya asing yang bernilai positif dan produktif.

    RUU Kebudayaan juga dimaksudkan untuk meningkatkan apresiasi terhadap kekayaan budaya dan meningkatkan sistem pengelolaan kekayaan budaya. Termasuk sistem pembiayaannya, sehingga aset budaya dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana edukasi, rekreasi, dan pengembangan kebudayaan. (spy,mp), foto naefurodjie/parle/hr.

  • Error
    • Error loading feed data.

    Kabupaten Bekasi


    Written by Administrator Tuesday, 03 May 2011

    Dewannya Tak Tahu Program Pemerintah

    Radar Bekasi, 3/5/2011

    Hal yang paling aneh justeru ketika Komisi D DPRD Kabupaten Bekasi mengaku tak tahu soal Badan Koordinasi Pengentasan Kemiskinan (BKPK). “Saya malah gak tahu kalau ada badan penanggulangan kemiskinan, selama ini hanya Dinsos yang kami soroti karena menjadi mitra kerja Komisi D,” kata Cut Meutiawati dari Fraksi Demokrat.

     

    Read Article »


    Written by Administrator Tuesday, 03 May 2011

    Pengusaha Siap Bantu Asal Transparan

    Radar Bekasi

    Sementara itu, kalangan pengusaha sebenarnya sangat sadar tanggung jawab mereka untuk ikut membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Sejauh ini mereka mengaku sudah melakukannya lewat cara mereka. Ketua Apindo Kabupaten Bekasi Sutomo mengungkapkan, diantara upaya yang mereka lakukan melalui UKM (usaha kecil mandiri) yang dilakukan dalam berbagai sektor. Seperti memberikan pelatihan bagi warga agar memiliki bekal mandiri.

     

    Read Article »


    Cuaca Terkini

    Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

    Get Adobe Flash player

    Penanda Waktu

    Traffic News Jakarta