1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Antara News

  • Yaya Toure absen "sampai dua pekan"
    Kandidat juara Liga Utama Inggris Manchester City diperkirakan tidak akan diperkuat gelandang berpengaruh Yaya Toure untuk sekitar dua pekan karena ia mengalami cedera otot kaki, demikian diungkap pelatih Manuel Pellegrini, ...
  • Miley Cyrus dilarikan ke rumah sakit
    Penyanyi Miley Cyrus membatalkan konser pada Selasa di Kansas City, Missouri, karena harus dirawat di rumah sakit.Penyelenggara tempat pertunjukan menyebut Cyrus mengalami "alergi parah terhadap antibiotik".Pihak Sprint Center ...
  • Pentagon: Rusia uji rudal balistk baru
    Rusia melakukan uji tembak rudal balistik antarbenua baru (ICBM) pada saat ketegangan-ketegangan atas Ukraina meningkat, kata Pentagon mengkonfirmasi Selasa. Rusia memberitahu Otoritas AS sebelum uji peluncuran ...
  • Gerilyawan Suriah terima rudal buatan AS
    Para gerilyawan Suriah yang bertempur untuk menggulingkan Presiden Bashar al-Assad untuk pertama kali menerima sedikitnya 20 peluru kendali anti tank TOW buatan Amerika Serikat dari satu "sumber Barat," kata seorang pejabat ...
  • Dolar menguat didorong peningkatan inflasi AS
    Kurs dolar AS menguat terhadap mata uang utama lainnya pada Selasa (Rabu pagi WIB), karena data menunjukkan tingkat inflasi Amerika Serikat meningkat pada Maret. Indeks Harga Konsumen (IHK) AS untuk semua konsumen ...
  • Arab Saudi ganti kepala intelijen Pangeran Bandar
    Arab Saudi telah mengganti Kepala Intelijen Pangeran Bandar bin Sultan, tokoh negara itu yang menjadi sorotan terkait dengan konflik Suriah, "atas permintaannya sendiri," kantor berita SPA mengumumkan Selasa. Dalam ...
  • Wall Street "bimbang" di tengah data dan laba bervariasi
    Saham-saham di Wall Street ditutup lebih tinggi pada Selasa (Rabu pagi WIB), setelah bergerak keluar-masuk wilayah negatif karena laporan laba dan data ekonomi bervariasi memberikan arah tidak jelas bagi pasar. Indeks ...
  • Prandelli kesampingkan Totti dan pemain veteran lainnya
    Pelatih tim nasional Italia Cesare Prandelli pada Selasa mengesampingkan para pemain veteran Francesco Totti, Luca Toni, dan Antonio Di Natale dari tim Piala Dunianya ketika ia mendukung Giuseppe Rossi dan sejumlah pemain muda ...
  • Tokoh intel Saudi Pangeran Bandar bin Sultan "lengser"
    Arab Saudi mengganti kepala intelijen negara tersebut, Pangeran Bandar bin Sultan.Kantor berita resmi SPA, Selasa, mengemukakan Pangeran Bandar mundur "atas permintaan sendiri". Dekrit kerajaan menyatakan bahwa Bandar ...
  • Stade Rennes ke final Piala Prancis
    Rennes membalikkan ketertinggalan 0-1 dari Angers menjadi menang 3-2 untuk merebut satu jatah final Piala Prancis (Coupe de France) yang keenam kalinya dalam sejarah klub ini.Mohamed Yattara mengantarkan Angers yang adalah klub ...
  • Teknologi Terkini

  • Sina Weibo "go public" di Nasdaq
    Twitter versi Tiongkok, Sina Weibo, akan mencatatkan saham atau go public di Amerika Serikat pekan ini setelah tiga pekan rangkaian sell-off terjadi pada saham-saham IT di bursa ini.Lengan mikroblog milik raksasa internet ...
  • Facebook dapat mempengaruhi 'image' tubuh wanita
    Sosial media Facebook dapat mempengaruhi pandangan beberapa perempuan terhadap tubuhnya sendiri, seperti  saat mereka melihat-lihat isi majalah atau menonton TV.Penelitian terbaru terhadap mahasiswi di Amerika Serikat ...
  • Banyuwangi promosikan wisata melalui aplikasi android
    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, Jawa Timur, memanfaatkan besarnya pengguna telepon seluler pintar di Indonesia dan belahan dunia dengan meluncurkan aplikasi wisata berbasis android untuk kegiatan promosi. Bupati ...
  • Peneliti kembangkan teknologi panel surya untuk akses Internet
    Para peneliti di Universitas Edinburgh, Inggris, mengembangkan teknologi untuk memampukan panel surya mendeteksi sinyal pita lebar atau broadband dan memungkinkan penggunaan tenaga surya untuk akses Internet.Teknologi itu ...
  • AS peringatkan Facebook jangan ubah privasi WhatsApp
    Komisi Perdagagan Amerika Serikat (FTC) hari ini memperingatkan Facebook untuk tidak mengubah kebijakan privasi WhatsApp yang diakuisisinya senilai 19 miliar dolar AS.Dalam suratnya kepada Facebook dan WhatsApp, FTC menegaskan ...
  • "Quick count" terpopuler di Google saat Pemilu
    "Quick count" menjadi kata kunci yang paling banyak dicari saat Pemilu Legislatif 9 April lalu. Berdasarkan siaran pers Google Indonesia yang diterima ANTARA News, selain "quick count pemilu 2014", "hasil pemilu 2014" berada ...
  • Facebook catat 100 juta pengguna di India
    Facebook mencetak rekor pengguna di India dengan lebih dari 100 juta user di negeri ini atau kedua terbesar setelah Amerika Serikat, kata perusahaan jejaring sosial online itu seperti dikutip AFP.Meluasnya pasar smartphone ...
  • Enam studio film Hollywood gugat Megaupload
    Enam studio film besar di Hollywood menggugat situs penyimpan data Megaupload.Perusahaan-perusahaan film itu menggugat layanan yang kini tidak berfungsi lagi termasuk pendirinya Kim Dotcom dengan tuduhan pelanggaran hak ...
  • Twitter ubah desain profil pengguna
    Twitter Inc mengubah desain halaman profil penggunanya untuk menjaring lebih banyak pengguna baru ke layanan mereka yang kini berusia tujuh tahun. Merespons angka pertumbuhan pengguna terendah selama kuartal terakhir, Chief ...
  • Pemuda Inggris ini beli mobil Audi berkat YouTube
    Seorang pemuda yang membuat video mobil sport dengan ponselnya, telah menghasilkan uang dari YouTube untuk membeli Audi R8 bekas seharga 50 ribu poundsterling.Paul Wallace (23) saat ini memiliki 55.000 pelanggan (subscriber) dan ...
  • Berita DPR

  • UN Bukan Satu-satunya Penentu Kelulusan

    Wakil Ketua Komisi X DPR Syamsul Bachri menyatakan Ujian Nasional (UN) bukan satu-satunya penentu untuk kelulusan seorang siswa sekolah. UN merupakan pemetaan kualitas pendidikan di Indonesia secara nasional.

    Hal tersebut disampaikan Syamsul menjawab pertanyaan media tentang urgensi pelaksanaan UN bagi siswa tingkat SMA untuk memberikan peluang meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu Perguruan Tinggi.

    "Bagi kami di DPR, UN bukan satu-satunya penentu untuk kelulusan. Tetapi semacam pemetaan kualitas pendidikan kita secara nasional," jelas politisi Partai Golkar di sela-sela peninjauan pelaksanaan UN di SMA 17 Makasar, Sulsel, Senin (14/4).

    Dijelaskan Syamsul, Komisi X sudah menyampaikan pandangan tersebut kepada Mendikbud M. Nuh, bahwa UN jangan dijadikan satu-satunya parameter untuk siswa lulus dan masuk ke perguruan tinggi. Pertimbangan sekolah harus menjadi acuan.

    Menurutnya, peran UN 40 dan 60 adalah peran sekolah dimana anak-anak itu menuntut pendidikan.

    "Karena sekolah lebih tahu, sehingga ujian nasional ini prosentasenya lebih kecil dan peran sekolah lebih besar," tegas politisi daerah pemilihan Sulsel. (sc), foto eka hindra/parle/hr.

  • Pembentukan Pengadilan Keluarga Didukung
    Anggota Komisi III DPR RI Himatull Alyah Setiawaty menyatakan mendukung usulan pembentukan pengadilan keluarga (family court). Langkah ini diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan terutama bagi perempuan yang sering berada pada posisi yang lemah."Saya mendukung seribu persen agar usulan pembentukan Pengadilan Keluarga ini, segera direalisasikan oleh Mahkamah Agung. Kita di DPR dalam posisi siap mendukung apabila ada regulasi yang perlu penyesuaian," katanya saat dihubungi di Jakarta, Selasa (15/4/14).Ia menyebut dalam sejumlah kasus perceraian yang dilatarbelakangi KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) perempuan paling banyak dirugikan. Pasalnya pengadilan agama tidak memiliki kewenangan untuk mengadili kekerasan seperti pemukulan dan penyiksaan karena sudah masuk area pidana."Istri yang mengalami kasus pemukulan, KDRT biasanya terpaksa mengajukan cerai ke pengadilan. Sementara dalam sejumlah aturan pihak yang mengajukan cerai bisa jadi malah kehilangan hak-haknya, sudah dipukuli hak hilang pula," tandasnya.Penanganan kasus ini di Pengadilan Keluarga diharapkan dapat memberi ruang kepada hakim untuk menjerat pelaku dengan pasal-pasal pidana sehingga akan lebih berkeadilan terutama bagi perempuan. Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini mengaku akan membawa isu ini dalam persidangan yang akan datang.Pada kesempatan berbeda LBH APIK melontarkan data terbaru yang menunjukkan semakin banyak istri yang mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama yaitu 59.32 persen. Pada sejumlah kasus, apabila berada pada posisi penggugat perceraian maka istri akan kehilangan haknya seperti memperoleh nafkah iddah dan atau uang mut&39;ah. (iky), foto andri/parle/hr.
  • Karut Marut Pileg Jangan Terjadi Pada Pilpres

    Karut marut distribusi logistik pada pemilu legislatif tanggal 9 April lalu jangan sampai terjadi pada pemilihan umum (pemilu Presiden) tanggal 8 Juli mendatang. Karut marut distribusi yang mengakibatkan digelarnya pemilu ulang harus diantisipasi sehingga tidak terjadi pada pilpres.

    Demikian ditegaskan anggota DPR Arwani Thomafi berkaitan dengan pelaksanaan pileg dan menyongsong pemilu Presiden mendatang. Ia mendesak supaya KPU melalukan evaluasi secara tepat terkait dengan potensi dan fakta yang terjadi pada gelaran pileg.

    Menurut politisi PPP ini, karut marut tertukarnya kartu suara di beberapa Dapil cukup menyulitkan sehingga akhirnya digelar pemilu ulang. “ Dua hal ini sudah kelihatan nyata terjadi pada pileg. Saya harapkan hal itu tidak terulang kembali pada Pilpres,” ia menjelaskan.

    Dia tetap mendesak, kasus tertukarnya kartu suara harus diusut, bagaimana sampai kesalahan distribusi itu terjadi. Jangan sampai hal ini dijadikan titik lengah munculnya potensi kecurangan pada pilpres. Satu hal kata Arwani, kekurangan kita terkendala problem anggaran dan kekurangan aparat. Karena itu ke depan titik-titik rawan, daerah-daerah yang rawan harus dilakukan penambahan aparat pengawas pemilu.

    “ Ini perlu dijadikan bahan untuk perbaikan pemilu ke depan,” ia menegaskan.

    Ditanya soal partisipasi pemilih yang rendah, kata mantan Pimpinan Pansus RUU Pemilu ini, sebenarnya UU Pemilu telah memberikan ruang yang luar biasa luasnya sehingga tidak ada celah untuk tidak menggunakan hak pilih atau nyoblos. Masih banyaknya masyarakat yang tidak datang ke TPS bukan karena sulitnya mendapatkan akses untuk ke tempat pemungutan suara.

    “ Saya kira masalahnya kompleks, yang terbanyak saya kira masyarakat belum ada pilihan akibat ketidakpercayaan kepada parpol dan anggota DPR. Ini harus kita terima sebagai masukan,” tukas Arwani.

    Dia menyatakan yakin, regulasi yang diputuskan DPR bersama pemerintah benar-benar telah memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Dalam regulasi itu rakyat diberi kesempatan untuk bisa menggunakan hak pilihnya dimana saja, tidak ada alasan untuk tidak bisa mencoblos. “ Berarti sosialisasinya yang masih rendah, “ ia menambahkan.

    Hasil pemilu legislatif tahun 2014 ini diharapkan Arwani Thomafi akan meningkatkan kinerja parpol dan anggota DPR ke depan. Dari catatan Parlementaria, melihat perolehan suara parpol yang tidak mencapai 20 maka kemungkinan muncul koalisi parpol untuk mengusung pasangan capres-cawapres. Dari perolehan suara ke 10 parpol tersebut bisa muncul 3 pasangan capres dan cawapres. Bila ini terjadi maka kemungkinan akan terjadi dua putaran pilpres. Putaran pertama tanggan 8 Juli dan putaran kedua pada 8 September 2014. (mp)

  • Pendidikan Jangan Dipolitisasi

    Ujian Nasional tingkat menengah atas telah dimulai dari kemarin, Senin (14/04). Namun, ada hal yang cukup menjadi sorotan. Di tengah kondisi politik Indonesia yang cukup memanas, ada nama salah seorang Calon Presiden disebutkan pada soal Bahasa Indonesia.

    Soal cerita yang cukup jelas menggambarkan tentang kehidupan positif Joko Widodo itu dianggap sebagai pencitraan kepada pemilih pemula. Dikhawatirkan, ini menjadi ajang kampanye terselubung.

    “Kami mengharapkan UN benar-benar mengatur pendidikan anak-anak kita, jangan dimasuki isu politik yang mengganggu anak-anak. Politik tidak boleh menunggangi pendidikan. Ini dalam tanda petik bisa disebut kampanye terselubung,” ujar Anggota Komisi X DPR RI Jefirstson Riwu Kore, ketika ditemui usai mengisi acara di TV Parlemen bertajuk Semangat Pagi, di Gedung Nusantara II, Selasa (15/04).

    Politisi Demokrat ini menginginkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dapat melakukan investigasi terhadap lolosnya isu politik pada soal UN. Kemendikbud harus memberikan kontrol terhadap kelalaian ini.

    “Saya mendorong ke depannya pemerintah benar-benar memberikan kontrol. Ini bentuk kelalaian pemerintah, kenapa soal seperti itu bisa lolos. Harus diinvestigasi dulu. Memang ada niat sungguh-sungguh, atau karena dia pendukung Jokowi,” tambah Jefri, panggilan akrab Jefirstson.

    Untuk itu, ia mengharapkan Kemendikbud dapat memberikan sanksi kepada pihak pembuat soal. Ia menegaskan, pendidikan Indonesia jangan sampai dipolitisasi.

    “Kami mengharapkan ada sanksi dari Kemendikbud terhadap orang-orang yang membuat soal UN. Jangan ada niat-niat dari oknum tertentu untuk mempolitisasi anak-anak atau pendidikan Indonesia. Soal jenis sanksinya, itu ranah teknis Kemendikbud yang akan menentukan,” ujar Politisi asal Dapil NTT ini.

    Ia menyarankan, untuk soal-soal yang menggunakan objek tokoh nasional, bisa menggunakan pahlawan nasional, atau tokoh non politik. “Harusnya pemerintah juga netral, jangan memihak kepada salah satu pihak, terutama politisi,” tutup Jefri. (sf)

  • Polri Harus Lindungi Penyelenggara Pemilu yang Terancam
    Pemilu Legislatif memasuki tahap penghitungan suara mulai dari PPS, PPK sampai ke tingkat KPU Kabupaten/Kota. Kelancaran tahapan ini dipastikan akan terganggu apabila para penyelenggara pemilu yang bertugas mendapat ancaman dari pihak-pihak tertentu."Perlu koordinasi antara penyeleggara pemilu baik yang ada di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dengan aparat kepolisian. Dalam kondisi biasa saja diamankan apalagi kalau mendapat ancaman, itu harus ya," kata anggota Komisi III DPR RI, M. Nurdin saat dihubungi di Jakarta, Selasa (15/4/14).Dalam rapat kerja beberapa waktu lalu menurutnya Kapolri menyatakan sudah memetakan sejumlah wilayah yang diperkirakan rawan. Namun dinamika pemilu bisa saja terjadi perubahan, misalnya dilakukan oleh caleg dan pendukungnya yang tidak siap menerima kegagalan."Kalau memperhatikan kondisi keamanan sejauh ini cukup terkendali, seperti di dapil saya Jabar X berlangsung tertib. Kita tentu minta Polri tanggap terhadap dinamika yang terjadi di daerah lain," ujar Politisi Fraksi PDIP ini.Mantan Kapolda Sumutera Utara ini memberikan apresiasi kepada seluruh aparat Polri yang sudah bekerja keras mewujudkan keamanan selama proses pelaksanaan pemilu legislatif. Ia berharap anggaran pengamanan pemilu sebesar Rp.1,6 triliun dapat digunakan secara efektif.Sejumlah kasus terhadap penyelenggara pemilu mengemuka di sejumlah daerah seperti di NTB, Ketua KPU Kabupaten Bima diancam dengan parang oleh sekelompok orang dan dipaksa melakukan penghitungan ulang. Sementara KPUD Trenggalek, Jatim menerima surat kaleng berisi ancaman pembunuhan. (iky)
  • Perlu Dikaji Lagi Pengadaan Gudang Berpendingin
    Kementeran Perdagangan berencana akan membangun gudang berpendingin untuk menyimpan komoditas pertanian, agar para petani bisa mengatur penjualan hasil komoditasnya saat masa panen tiba. Sebagai gagasan, rencana ini sangat diapresiasi. Namun, implementasinya perlu dikaji ulang, karena banyak pembangunan gudang akhirnya terbengkalai.Anggota Komisi VI DPR RI Atte Sugandi (F-PD), saat dihubungi melalui saluran telepon, Senin (14/4), berpendapat, gagasan Kemendag sangat bagus. Hanya saja perlu mempertimbangkan beberapa komoditas yang mungkin tidak tahan lama disimpan di gudang bependingin tersebut. Komoditas seperti cabai tidak layak masuk ke dalam gudang, karena tidak tahan lama. Yang bagus masuk gudang adalah kentang dan komoditas biji-bijian, seperti kedelai dan padi.“Itu gagasan yang bagus sekali. Hanya saja jangan sampai harga sewanya lebih mahal dari harga produksinya,” harap Atte. Seperti diketahui, Kemendag sendiri berencana mecewakan gudang berpendingin kepada para petani dengan harga Rp300/kg/bulan untuk komoditas bawang merah. Untuk tahap pertama, Kemendag akan membangun gudang berpendingin di Brebes, Jateng sebagai sentra bawang merah. Lalu ada pula gudang di Boyolali, Jateng, untuk sentra cabai.Melihat penempatan gudang berpendingin tersebut, Atte justru melihat, sebenarnya Boyolali merupakan sentra produk susu, buka cabai. Tapi kalau Brebes, memang, sudah tepat sebagai sentra bawang merah. Pembangunan gudang berpendingin, sekali lagi kata Atte, perlu kajian konfrehensif kembali. UU No.9/2011 tentang Resi Gudang yang dirumuskan Komisi VI juga sebenarnya sudah mengatur seputar pembangunan gudang untuk membantu produktifitas pertanian.Atte lalu mencontohkan, di Lampung Tengah sudah ada gudang yang baru berjalan pemanfaatannya, yaitu untuk penyimpanan kopi. Begitu juga di Makassar sudah ada gudang untuk komoditi coklat. Namun, hingga kini, pemanfaatan gudang tersebut tidak optimal. (mh), foto naefurodjie/parle/hr.
  • Wacana Pencabutan Hak Eksklusif Parpol Tidak Tepat

    Wakil Ketua Komisi IIDPR RI, Abdul Hakam Naja menilai adanya wacana untuk mencabut hak eksklusif Partai Politik (Parpol) dalam memilih calon Presiden (Capres) dan calon Wakil Presiden (Cawapres) adalah tidak tepat. Hal itu diungkapkan Politisi dari Fraksi PAN kepada Parle, Selasa 15/4).

    “Konstitusi melalui Undang-undang memang memberi ruang yang luas kepada parpol untuk menentukan capres dan cawapres. Tapi tentu semua kembali kepada masyarakat, apakah mendukung capres dan cawapres tersebut atau tidak. Kalau memang capres tersebut tidak berkualitas atau tidak seperti yang diharapkan, ada mekanismenya. Bisa dengan tidak memilih Capres atau Cawapres itu lagi. Memilih presiden dan wapres itu kan tidak seperti main bola, kalau tidak bagus atau tidak suka dapat langsung dicabut atau digantikan, ada mekanismenya. Ini sekaligus pembelajaran politik untuk masyarakat,”papar Hakam.

    Dilanjutkan Hakam, dalam mengamandemen UUD 1945 anggota Dewan tentu bukan proses yang gampang dan sebentar. Butuh waktu bertahun-tahun dan pemikiran yang mendalam. Begitupun jika harus mengamandemen Pasal 22e UUD 1945 tentang yang mengusulkan (memilih) capres dan cawapres adalah parpol.

    Hakam menilai masih ada Undang-undang Pemilihan Presiden (Pilpres)yang rencananya akan diubah dalam pemilihan presiden mendatang (Tahun 2019-red). Jika memang diinginkan, ide tentang usulan nama capres dan cawapres tidak hanya bisa diusulkan oleh Parpol itu bisa dimasukkan di dalam UU Pilpres tersebut. Bukan malah mengamandemen Pasal 22e UUD 1945 yang memberikan hak eksklusif kepada Parpol untuk mengusulkan nama Capres dan Cawapres.

    Beberapa waktu lalu Pakar Hukum Tata Negara, Irman Putrasidin seperti yang dilansir media massa sempat berpendapat akan pencabutan hak eksklusif Parpol untuk memilih pasangan Capres dan Cawapres. Karena menurutnya, dalam mengusung calon pemimpin yang bisa dipilih rakyat, parpol hanya mengandalkan popularitas dan elektabilitas.

    “Itu artinya, parpol tak sanggup menghadirkan calon pemimpin yang berkuliatas. Sebab itu, hak eksklusifitasnya untuk memilih pasangan capres/cawapres layak dicabut,”kata Irman kepada wartawan.(Ayu), foto naefurodjie/parle/hr.

  • Komisi VIII Sambut Positif Posko Pengaduan UN oleh KPAI

    Anggota Komisi VIII DPR RI, Adang Ruchiatna menyambut positif langkah KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) yang notabene merupakan mitra kerja Komisi VIII dalam membuka posko pengaduan ujian nasional (UN). Hal tersebut diungkapkan politisi dari Fraksi PDI Perjuangan kepada Parle, Senin (14/4).

    “Itu suatu usaha yang sangat bagus dari KPAI demi terlindunginya hak asasi anak dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Seperti diketahui sebelumnya banyak kasus siswa tidak diperbolehkan mengikuti Ujian Nasional karena hal-hal yang berhubungan dengan administrasi, seperti belum membayar sekolah atau lainnya,”jelas Adang.

    Dengan adanya Posko Pengaduan UN itu ditambahkan Adang, siswa akan terlindungi. Sehingga jika ada pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan hak anak dalam mengikuti UN, akan dapat dengan segera ditindaklanjuti oleh KPAI, sebagai sebuah lembaga Negara yang berwenang dalam memberikan perlindungan kepada anak Indonesia.

    Sementara itu dalam siaran pers nya pada Sabtu (12/4) Ketua KPAI Asrorun Niam mengatakah bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan khusus dan membuka Posko Pengaduan mulai hari ini (Senin,14/4) terkait diselenggarakannya Ujian Nasional untuk Tingkat SLTA.

    “Seluruh Tim Pengawas KPAI akan melakukan fact finding terhadap fakta-fakta pelanggaran yang ada di lapangan, baik pelanggaran etika evaluasi hasil belajar siswa, maupun pelanggaran hak anak. hal ini sebagai upaya untuk memastikan agar semua anak Indonesia tanpa terkecuali mendapatkan perlindungan optimal,"Ungkap Niam kepada wartawan. (Ayu), foto riska/parle/hr.

  • Error
    • Error loading feed data.

    Kabupaten Bekasi


    Written by Administrator Tuesday, 03 May 2011

    Dewannya Tak Tahu Program Pemerintah

    Radar Bekasi, 3/5/2011

    Hal yang paling aneh justeru ketika Komisi D DPRD Kabupaten Bekasi mengaku tak tahu soal Badan Koordinasi Pengentasan Kemiskinan (BKPK). “Saya malah gak tahu kalau ada badan penanggulangan kemiskinan, selama ini hanya Dinsos yang kami soroti karena menjadi mitra kerja Komisi D,” kata Cut Meutiawati dari Fraksi Demokrat.

     

    Read Article »


    Written by Administrator Tuesday, 03 May 2011

    Pengusaha Siap Bantu Asal Transparan

    Radar Bekasi

    Sementara itu, kalangan pengusaha sebenarnya sangat sadar tanggung jawab mereka untuk ikut membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Sejauh ini mereka mengaku sudah melakukannya lewat cara mereka. Ketua Apindo Kabupaten Bekasi Sutomo mengungkapkan, diantara upaya yang mereka lakukan melalui UKM (usaha kecil mandiri) yang dilakukan dalam berbagai sektor. Seperti memberikan pelatihan bagi warga agar memiliki bekal mandiri.

     

    Read Article »


    Cuaca Terkini

    Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

    Get Adobe Flash player

    Penanda Waktu

    Traffic News Jakarta